JejakMedan mencatat kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 setelah target kontribusi laba kepada pemerintah kota tercatat sekitar Rp607,64 juta. Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan mempertanyakan angka tersebut dan meminta Pemkot memperkuat pengelolaan pasar agar perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi lebih optimal.
Sorotan disampaikan saat fraksi-fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Ketua Fraksi Hanura-PKB Janses Simbolon menilai pengelolaan PUD Pasar perlu mendapat perhatian karena perusahaan tersebut menangani aset dan aktivitas ekonomi yang luas.
Berdasarkan laporan RMOL Sumut, angka kontribusi laba yang masuk dalam rancangan anggaran berada pada kisaran Rp607,64 juta.
DPRD Pertanyakan Optimalisasi Pendapatan
Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi harian Kota Medan.
Ribuan pedagang bergantung pada fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui perusahaan umum daerah.
PUD Pasar memperoleh pendapatan dari berbagai sumber sesuai ketentuan pengelolaan aset, sewa, pelayanan, serta kegiatan usaha lainnya.
Karena itu, DPRD ingin memastikan besarnya aset dan aktivitas tersebut sejalan dengan kontribusi perusahaan kepada kas daerah.
Persoalan yang disorot bukan sekadar besar atau kecilnya satu angka.
Anggota dewan juga berkepentingan mengetahui biaya operasional, kondisi pasar, beban perusahaan, investasi, serta potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan.
Evaluasi tersebut penting sebelum menyimpulkan apakah target laba Rp607,64 juta terlalu rendah atau sesuai kondisi perusahaan.
Pemkot Siapkan RKAP PUD Pasar 2027
Sehari setelah rangkaian pembahasan di DPRD, Pemerintah Kota Medan juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PUD Pasar 2027.
Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi memimpin rapat yang diarahkan untuk memperkuat kinerja dan pembenahan tata kelola.
Menurut Pemkot Medan, pengelolaan pasar tidak hanya menjadi persoalan internal perusahaan, tetapi juga mencerminkan pelayanan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat.
Pemerintah meminta rencana kerja tahun depan disusun lebih terukur.
Program harus memiliki target yang jelas agar pengeluaran perusahaan dapat dibandingkan dengan dampaknya terhadap pendapatan maupun pelayanan.
Pasar Bukan Hanya Sumber PAD
Diskusi mengenai kontribusi PUD Pasar perlu melihat dua fungsi yang berjalan bersamaan.
Di satu sisi, perusahaan daerah diharapkan sehat secara finansial dan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah.
Di sisi lain, pasar merupakan fasilitas publik yang harus tetap terjangkau bagi pedagang.
Menaikkan seluruh tarif secara agresif mungkin dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menambah beban pedagang.
Karena itu, peningkatan kinerja tidak selalu berarti menaikkan biaya.
Perusahaan dapat memperbaiki pendapatan melalui penataan kios kosong, digitalisasi pembayaran, pengurangan kebocoran penerimaan, optimalisasi aset, dan pengelolaan kawasan pasar yang lebih baik.
Data pedagang yang akurat juga membantu perusahaan mengetahui potensi penerimaan sebenarnya.
Kondisi Fisik Pasar Menjadi Tantangan
Sebagian pasar tradisional menghadapi persoalan infrastruktur.
Atap bocor, drainase, kebersihan, parkir, keamanan, dan tata letak menjadi keluhan yang dapat memengaruhi minat pengunjung.
Jika masyarakat beralih ke pusat perdagangan lain, aktivitas pedagang ikut turun.
Pada akhirnya penerimaan perusahaan juga dapat terpengaruh.
Karena itu, perbaikan pendapatan perlu berjalan bersama perbaikan fasilitas.
Pasar yang bersih dan nyaman memiliki peluang lebih besar mempertahankan konsumen.
Pemkot juga dapat mengintegrasikan penataan pasar dengan transportasi, pengelolaan sampah, keamanan, serta pengembangan UMKM.
R-APBD 2027 Masih Dalam Pembahasan
Angka Rp607,64 juta masih berada dalam konteks rancangan APBD.
Artinya, nilai tersebut belum dapat dipandang sebagai hasil akhir pelaksanaan anggaran.
DPRD masih memiliki tahapan pembahasan bersama pemerintah sebelum rancangan disepakati.
Situs resmi DPRD Medan mencatat fraksi-fraksi telah menyampaikan masukan, saran, dan catatan strategis pada rapat paripurna 5 Oktober.
Catatan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum pemerintah memberikan tanggapan.
Tahap selanjutnya juga melibatkan Badan Anggaran DPRD.
Karena itu, target pendapatan dan sejumlah pos pengeluaran masih dapat berubah selama proses pembahasan.
DPRD Memiliki Fungsi Pengawasan Anggaran
Sorotan fraksi terhadap PUD Pasar merupakan bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
Dewan tidak menjalankan operasional perusahaan daerah secara langsung.
Namun DPRD dapat mempertanyakan target, meminta penjelasan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan penyertaan modal maupun kontribusi perusahaan kepada daerah.
Transparansi menjadi penting karena perusahaan daerah mengelola aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Laporan keuangan, target usaha, dan indikator pelayanan harus dapat dievaluasi agar publik memahami kondisi perusahaan.
Jika kontribusi laba rendah karena perusahaan sedang melakukan investasi besar, alasan tersebut perlu dijelaskan.
Sebaliknya, apabila rendahnya pendapatan berasal dari pengelolaan yang tidak optimal, pemerintah harus melakukan pembenahan.
Tahun 2027 Jadi Momentum Evaluasi
Pembahasan RKAP dan RAPBD berlangsung hampir bersamaan sehingga memberikan momentum untuk melihat kondisi PUD Pasar secara lebih menyeluruh.
Pemkot dapat menggunakan penyusunan rencana kerja sebagai kesempatan menetapkan indikator kinerja yang terukur.
Tidak hanya kontribusi laba, indikator dapat mencakup tingkat keterisian kios, kebersihan pasar, penerimaan digital, kepuasan pedagang, hingga penurunan tunggakan.
Dengan indikator tersebut, DPRD dan masyarakat dapat menilai perubahan kinerja secara lebih objektif.
Sorotan terhadap target Rp607,64 juta pada akhirnya membuka pertanyaan yang lebih luas: seberapa efektif aset pasar milik daerah dikelola untuk melayani pedagang sekaligus menghasilkan nilai ekonomi bagi Kota Medan?
Jawabannya akan terlihat dari pembahasan anggaran serta pelaksanaan rencana kerja PUD Pasar sepanjang 2027.
