JejakMedan mencatat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta Kamar Dagang dan Industri memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemprov ingin kerja sama tersebut meningkatkan daya saing industri, membuka akses pasar, mendorong UMKM naik kelas, serta menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja. Pembahasan berlangsung dalam Rapimprov Kadin Sumut 2026 di Medan pada 24 September.
Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor mengatakan provinsi mempunyai kekuatan di sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan industri pengolahan.
Potensi tersebut tidak otomatis menghasilkan nilai tambah tinggi.
Daerah masih membutuhkan infrastruktur, konektivitas, pasar, dan investasi agar produk bisa bergerak lebih efisien.
Infrastruktur Menjadi Salah Satu Fokus
Timur mengatakan sekitar 40 persen APBD Sumut dialokasikan untuk infrastruktur sesuai arahan pemerintah pusat.
Anggaran tersebut mendukung pekerjaan melalui sektor bina marga, konstruksi, cipta karya, dan sumber daya air.
Pembangunan jalan dan fasilitas logistik mempunyai hubungan langsung dengan biaya usaha.
Produk pertanian dari daerah membutuhkan akses menuju gudang, pelabuhan, atau pusat konsumsi.
Jika jalan buruk, waktu perjalanan meningkat.
Biaya bahan bakar dan kerusakan kendaraan juga bertambah.
Perbaikan infrastruktur kemudian dapat meningkatkan daya saing tanpa harus mengubah produk itu sendiri.
Pemerintah Tidak Bisa Bergerak Sendiri
Pemprov Sumut menekankan pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh agenda ekonomi secara mandiri.
Pelaku usaha mempunyai modal, jaringan, pengalaman pasar, dan kemampuan produksi.
Pemerintah mempunyai kewenangan regulasi, perencanaan wilayah, serta pembangunan infrastruktur publik.
Kolaborasi keduanya dapat mempercepat proyek apabila pembagian peran jelas.
Masalah muncul jika kebijakan tidak konsisten atau proses perizinan terlalu panjang.
Karena itu, dunia usaha sering menempatkan kepastian regulasi sebagai salah satu pertimbangan sebelum menanam modal.
Investasi Harus Menciptakan Lapangan Kerja
Pemprov menyatakan investasi yang masuk sebaiknya memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Modal tidak cukup hanya tercatat sebagai angka realisasi.
Proyek idealnya menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga lokal, dan membangun hubungan dengan pemasok daerah.
Pendekatan tersebut penting untuk industri pengolahan.
Jika Sumut hanya mengekspor bahan mentah, sebagian besar nilai tambah tercipta di tempat lain.
Hilirisasi membuka peluang agar proses pengolahan berlangsung lebih dekat dengan sumber bahan.
Sawit, Karet, Kopi, dan Kakao Jadi Modal
Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menyoroti kekuatan Sumatera Utara pada komoditas perkebunan seperti sawit, karet, kopi, dan kakao.
Komoditas tersebut sudah mempunyai pasar besar.
Tantangannya adalah meningkatkan nilai produk.
Kopi, misalnya, dapat menghasilkan nilai lebih tinggi ketika daerah tidak hanya menjual biji mentah.
Proses roasting, pengemasan, branding, dan distribusi memberi lapisan ekonomi tambahan.
Hal serupa berlaku pada kakao maupun produk turunan sawit.
KEK Sei Mangkei Punya Peran Strategis
Kadin juga menyebut Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagai basis penting industri hilir kelapa sawit dan turunannya.
Lokasi seperti KEK memberi perusahaan akses terhadap kawasan industri, utilitas, serta fasilitas pendukung.
Namun, keberhasilan kawasan tidak cukup diukur dari luas lahan.
Jumlah perusahaan aktif, penyerapan tenaga kerja, dan nilai produksi menjadi ukuran yang lebih penting.
Kawasan industri juga perlu terhubung dengan pelabuhan dan jaringan transportasi.
Tanpa konektivitas, perusahaan tetap menghadapi biaya logistik tinggi.
Kuala Tanjung Jadi Simpul Logistik
Pelabuhan Kuala Tanjung mempunyai posisi strategis di jalur Selat Malaka.
Kadin melihat fasilitas tersebut sebagai modal untuk memperkuat hubungan Sumut dengan pasar internasional.
Pelabuhan yang efisien dapat mengurangi waktu tunggu dan biaya pengiriman.
Namun, arus barang menuju pelabuhan juga harus lancar.
Jalan, rel, kawasan industri, dan sistem kepabeanan perlu bekerja sebagai satu jaringan.
Satu bagian yang lambat dapat mengurangi manfaat dari fasilitas pelabuhan yang modern.
Ekonomi Sumut Tumbuh 5,06 Persen
Kadin menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II mencapai 5,06 persen dan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang.
Namun, pertumbuhan tidak selalu berarti manfaat tersebar secara merata.
Kadin masih menyoroti ketimpangan antarwilayah serta ketergantungan terhadap komoditas mentah.
Daerah yang dekat kota besar atau jalur logistik biasanya mendapatkan peluang lebih cepat.
Kabupaten yang infrastrukturnya terbatas membutuhkan perhatian tambahan.
UMKM Perlu Akses Pasar, Bukan Hanya Modal
Pemprov ingin mendorong UMKM naik kelas dan menembus pasar global.
Modal memang penting, tetapi bukan satu-satunya hambatan.
Usaha kecil juga membutuhkan kualitas produk yang konsisten, kemasan, sertifikasi, kemampuan digital, serta akses distribusi.
Produk bagus dapat sulit berkembang apabila pelaku usaha tidak mempunyai jaringan penjualan.
Kadin dapat membantu melalui hubungan bisnis antaranggotanya.
Perusahaan besar juga bisa membuka peluang pemasok bagi UMKM tertentu.
Hilirisasi Harus Terukur
Timur berharap hasil Rapimprov tidak berhenti sebagai pembahasan di ruang sidang.
Pemerintah meminta program kerja yang lebih konkret untuk hilirisasi industri dan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha di kabupaten maupun kota.
Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari investasi yang benar-benar terealisasi. Penyerapan tenaga kerja juga menjadi indikator penting.
Selain itu, perlu terlihat berapa banyak UMKM yang memperoleh kontrak baru serta sejauh mana nilai ekspor produk olahan meningkat.
Target seperti itu membuat kolaborasi lebih mudah dievaluasi.
Sumut Punya Modal Besar, tetapi Tantangan Tetap Nyata
Kekuatan geografis dan komoditas memberi Sumatera Utara fondasi ekonomi yang kuat.
Provinsi mempunyai perkebunan, pariwisata, industri, pelabuhan, serta pasar besar di Medan dan sekitarnya.
Namun, potensi tidak otomatis berubah menjadi produktivitas.
Pemerintah dan dunia usaha perlu menyelesaikan persoalan infrastruktur, biaya logistik, keterampilan tenaga kerja, regulasi, dan akses pasar.
Laporan ANTARA Sumut menunjukkan Pemprov ingin menjadikan Rapimprov Kadin sebagai titik untuk menghasilkan program yang lebih terukur.
Jika kolaborasi menghasilkan investasi baru dan hilirisasi yang nyata, dampaknya bisa meluas hingga UMKM dan pekerja.
Jika hanya berhenti pada forum dan pernyataan, potensi besar Sumut akan tetap menjadi daftar keunggulan yang belum sepenuhnya berubah menjadi nilai ekonomi.
